Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

————————————————————————————————–

Sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 55

Keanggotaan BPD :

1.Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2.Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3.Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 56

Persyaratan calon anggota BPD :

1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 57

Persyaratan calon anggota BPD :

1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 57

Persyaratan calon anggota BPD :

1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 57

Persyaratan calon anggota BPD :

1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 57

Persyaratan calon anggota BPD :

1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 57

Share This